JAKARTA – Pemerintah sedang menelusuri dugaan penyelundupan besar-besaran 250 ton beras ilegal asal Thailand yang masuk melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan indikasi kuat bahwa aksi ini merupakan kejahatan yang sudah direncanakan matang oleh pelaku.
Kecurigaan ini muncul karena adanya bukti bahwa izin impor dari Thailand sudah terbit sebelum pemerintah Indonesia menggelar rapat koordinasi resmi.
“Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan,” ujar Mentan Amran dengan tegas saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).
Temuan ini menjadi perhatian serius karena dapat mengancam stabilitas harga dan stok beras nasional yang saat ini dalam kondisi aman.
Modus Licik: Izin Impor Keluar Sebelum Ada Persetujuan Pemerintah
Mentan Amran menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan yang diterimanya sekitar pukul 14.00 WIB. Sebanyak 250 ton beras dalam kemasan asal Thailand ditemukan di sebuah gudang milik perusahaan swasta, PT Multazam Sabang Group.
Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan fakta mencengangkan. Pelaku seolah-olah telah mendapatkan persetujuan, padahal kenyataannya tidak.
Amran mengaku telah memastikan kepada seluruh jajarannya di Kementerian Pertanian (Kementan) dan hasilnya adalah penolakan.
“Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi, Bapanas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” ungkapnya.
Untuk memastikan, Amran juga langsung berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan. Hasilnya sama: Kemendag juga tidak pernah mengeluarkan izin impor untuk kasus ini.
“Kami telpon Menteri Perdagangan tadi langsung, beliau katakan bahwa tidak ada, tidak izin,” kata Amran.
Pemerintah Bergerak Cepat, Gudang Langsung Disegel
Mendapat laporan tersebut, Mentan Amran langsung bergerak cepat. Ia segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah, mulai dari Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, hingga Pangdam Iskandar Muda untuk menghentikan aktivitas di gudang tersebut.
Langkah tegas pun diambil. Pemerintah memerintahkan untuk menyegel gudang PT Multazam Sabang Group guna memastikan 250 ton beras ilegal tersebut tidak beredar di pasaran dan merugikan petani lokal.
” Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” tegas Amran.
Mengapa Ini Penting? Ancaman bagi Harga Beras dan Stok Nasional
Tindakan penyelundupan ini sangat berbahaya karena bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membuka keran impor beras karena stok nasional saat ini sangat mencukupi.
Mentan Amran menegaskan, stok beras nasional pernah menyentuh angka 4,2 juta ton dan saat ini masih berada di angka yang sangat aman, yaitu sekitar 3,8 juta ton.
Impor ilegal yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab berpotensi memicu penurunan harga di tingkat petani dan menciptakan ketidakstabilan pasokan. Ini adalah serangan langsung terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan para petani.
Pemerintah, menurut Amran, tidak akan tinggal diam dan akan menelusuri tuntas jaringan di balik penyelundupan ini untuk memberikan efek jera.
