BEHZAD.ID — Jakarta. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas arah kebijakan fiskal nasional dan strategi penguatan kapasitas fiskal daerah. Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Rapat ini menjadi bagian penting dari langkah pemerintah dalam memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan ekonomi nasional, terutama di tengah tantangan ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah.
“Fiskal bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang pemerataan dan keberlanjutan. Daerah harus punya ruang lebih luas untuk berinovasi dalam mengelola anggaran,” ujar Purbaya di hadapan anggota DPD.
Dorongan Transparansi dan Efisiensi Daerah
Dalam pemaparannya, Purbaya menegaskan pentingnya transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, kebijakan fiskal ke depan akan difokuskan untuk memperkuat daya saing daerah, mendukung investasi, serta memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Ia juga menekankan perlunya memperluas akses fiskal daerah, termasuk dengan memperkuat Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) berbasis kinerja.
“Kita ingin daerah bisa lebih mandiri. Penggunaan anggaran harus berorientasi hasil, bukan sekadar penyerapan,” tegasnya.
DPD Dorong Sinergi Pusat-Daerah
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik langkah Kementerian Keuangan dalam membuka ruang dialog terbuka dengan pemerintah daerah melalui DPD.
“Kami ingin memastikan kebijakan fiskal tidak hanya kuat di pusat, tapi juga terasa manfaatnya sampai ke daerah pelosok,” ungkap LaNyalla.
Ia menyoroti pentingnya sinergi antara DPD dan pemerintah pusat dalam menyusun formula kebijakan fiskal yang berpihak kepada daerah tertinggal dan perbatasan.
Fokus pada Kemandirian Fiskal
Diskusi antara DPD dan Purbaya juga menyoroti masalah ketimpangan fiskal antarwilayah, di mana beberapa daerah masih bergantung tinggi pada dana transfer pusat.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru untuk mendorong pendapatan asli daerah (PAD) melalui penguatan sektor produktif dan digitalisasi layanan pajak daerah.
“Digitalisasi fiskal daerah akan membuat sistem lebih akuntabel, mudah diawasi, dan efisien,” kata Purbaya.
Harapan dari Daerah
Beberapa senator daerah menyampaikan aspirasi agar pemerintah memperhatikan disparitas pembangunan antarprovinsi. Mereka berharap DPD dapat berperan aktif dalam menjembatani kebutuhan fiskal daerah dengan kebijakan pusat.
“Fiskal yang kuat harus dimulai dari daerah. Jangan sampai pembangunan hanya bertumpu di Jawa,” ujar salah satu anggota DPD dari Sulawesi Selatan.
Penutup
Rapat antara DPD dan Menteri Keuangan Purbaya menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat fondasi fiskal nasional dengan memberi ruang lebih luas bagi daerah untuk berinovasi dan berkembang.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, menuju Indonesia yang berdaya dari pusat hingga pelosok.
