PINRANG, BEHZAD.id – Kasus masuknya 250 ton beras impor ilegal dari Thailand dan Vietnam ke Sabang, Aceh, langsung mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan jajarannya akan menindak tegas temuan tersebut, terutama dengan memperkuat pengawasan Bea dan Cukai agar kejadian serupa tidak terulang.
Menkeu: “Kita Bereskan, Image Bea Cukai Harus Diperbaiki”
Purbaya mengakui citra Bea dan Cukai selama ini kurang baik di mata publik. Karena itu, ia menegaskan pembenahan akan dilakukan menyeluruh.
“Kita akan bereskan. Saya bilang, image Bea Cukai kurang bagus di media dan di masyarakat. Jadi kita harus perbaiki dengan serius,” ujarnya di Gedung Parlemen, Kamis (27/11/2025).
Sebagai langkah modernisasi, pemerintah kini mulai menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) di pos-pos Bea Cukai. Teknologi tersebut mampu mendeteksi lebih cepat indikasi under-invoicing dan pelanggaran kepabeanan lainnya.
“Kita sudah mulai terapkan AI. Saya pikir tahun depan sudah aman. Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” tambah Purbaya.
Ia bahkan menyampaikan peringatan keras:
“Kalau kita gagal memperbaiki, 16 ribu pegawai Bea Cukai bisa dirumahkan.”
Bea Cukai: “Beras Ilegal Langsung Disegel”
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menegaskan bahwa institusinya tidak pernah mengizinkan impor beras ilegal masuk ke tanah air.
Menurut Djaka, impor tersebut memang mendapat izin dari BPKS Sabang, namun bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, Bea Cukai langsung menyegel seluruh barang agar tidak beredar ke masyarakat.
“Impor beras ilegal pasti tidak kami izinkan. Makanya ketika barang masuk, langsung disegel,” tegasnya.
Djaka memastikan semua pihak yang terlibat sedang diusut tuntas.
Kemenko Pangan: Tidak Ada Izin Impor, Stok Aceh Aman
Kementerian Koordinator Bidang Pangan menegaskan tidak pernah memberikan izin impor atas beras tersebut.
Deputi Tatang Yuliono menjelaskan stok beras Bulog di Aceh mencapai 94.888 ton, cukup hingga awal 2026.
Artinya, tidak ada urgensi impor.
“Rapat teknis pada 14 November 2025 menegaskan bahwa impor tersebut tidak disetujui,” ujarnya.
Batam Juga Diguncang Temuan 40,4 Ton Beras Ilegal
Di wilayah lain, tepatnya Batam, aparat gabungan mengamankan tiga kapal yang membawa 40,4 ton beras ilegal tanpa dokumen pelayaran dan kepabeanan sah. Kapal tersebut adalah KM Sampurna, KM Permata Pembangunan, dan KM Rezky Di Laut.
Dandim 0316/Batam Kolonel Arh Yan Eka Putra menyebut seluruh muatan tidak memiliki izin.
“Tidak ada surat kapal, tidak ada dokumen barang. Ini jelas ilegal,” tegasnya.
Selain beras, ditemukan juga:
-
4,5 ton gula
-
2,04 ton minyak goreng
-
600 kg tepung
-
900 liter susu
-
Produk frozen food
Lima ABK saat ini diperiksa lebih lanjut.
Pemkot Batam: “Negara Tidak Boleh Kalah dari Praktik Ilegal”
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyatakan dukungan penuh kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pemberantasan mafia pangan.
Amsakar mengatakan tim gabungan langsung turun setelah menerima laporan dari kanal “Lapor Pak Amran”.
“Ini perintah Presiden agar 2025 Indonesia swasembada pangan. Kami di daerah mendukung penuh,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Batam sebagai daerah perbatasan sangat rawan menjadi jalur keluar-masuk barang ilegal, sehingga koordinasi lintas lembaga harus diperkuat.
“Pangan urusan hidup rakyat. Petani harus dilindungi,” ujarnya.
Mentan Amran: Dampak Psikologis ke 115 Juta Petani Tidak Boleh Terjadi
Mentan Amran menegaskan bahwa persoalan beras ilegal bukan sekadar jumlah, tetapi dampaknya yang bisa melemahkan semangat 115 juta petani yang sedang memasuki musim tanam.
Pemerintah menegaskan target tanpa impor beras pada 2025, mengingat stok nasional saat ini mencapai 34,7 juta ton, dan Bulog memegang stok 3,8 juta ton.
Ia meminta masyarakat melaporkan potensi penyelundupan pangan melalui kanal resmi pemerintah.
Kesimpulan
Kasus beras ilegal yang terjadi di Sabang dan Batam kini ditangani serius oleh pemerintah pusat. Dengan langkah cepat Bea Cukai, TNI, Polri, Pemda, dan intervensi langsung para menteri, pemerintah ingin memastikan pangan nasional terlindungi, petani terjaga, dan mafia pangan tidak lagi punya ruang gerak.
