Karawang, behzad.id — Pemerintah membuka peluang mengalihkan program cetak sawah untuk mendukung pemulihan lahan pertanian di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Hal ini disampaikan Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, dalam kunjungan kerja bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).
Tri menjelaskan, anggaran untuk cetak sawah dan optimalisasi lahan sebenarnya tersedia setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perbedaan hanya terletak pada lokasi pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional.
“Sebetulnya anggaran untuk cetak sawah itu setiap tahun ada, lokasinya mungkin yang berbeda-beda,” ujarnya.
Fokus ke Wilayah Dampak Bencana
Menurut Tri, jika pemerintah menetapkan pemulihan lahan pertanian pascabencana sebagai prioritas, maka program cetak sawah yang sudah dianggarkan bisa langsung diarahkan ke wilayah terdampak tanpa menunggu anggaran baru.
“Kementerian Pertanian bisa memfokuskan tahun depan untuk memulihkan lahan di wilayah bencana dulu,” jelasnya.
Dengan pengalihan tersebut, seluruh dukungan anggaran dapat dikerahkan guna mempercepat pulihnya sektor pangan di daerah terdampak bencana alam.
Tidak Semua Lahan Bisa Langsung Diolah
Meski anggaran tersedia, pemerintah perlu memperhatikan kondisi teknis lahan yang terdampak bencana. Sebab tidak seluruh lahan dapat langsung dijadikan sawah atau lahan tanam.
“Tidak semua lahan bisa dijadikan tempat untuk menanam. Itu pasti ada treatment-nya,” kata Tri.
Ia mengingatkan bahwa pemulihan lahan memerlukan waktu karena harus melalui proses pembersihan hingga perbaikan struktur tanah terlebih dahulu.
“Terjadinya bencana itu tidak bisa langsung diolah. Pasti ada pembersihan dan sebagainya,” tambahnya.
Kebijakan Pengalihan Sangat Dimungkinkan
Tri menegaskan bahwa kebijakan mengalihkan program cetak sawah untuk fokus pada pemulihan lahan bencana sangat memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat.
“Prinsipnya dimungkinkan, karena anggarannya memang sudah ada. Tinggal mengalihkan locus-nya dulu,” tegasnya.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap produksi pangan di Sumatera dapat segera bangkit kembali seiring pemulihan daerah pascabencana.
