Makassar, 11 Oktober 2025 — Behzad.id
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Perhutanan Sosial 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Agenda ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat peran masyarakat sebagai pengelola hutan yang berkelanjutan dan berdaya saing ekonomi.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan bahwa perhutanan sosial bukan sekadar program, melainkan gerakan nasional untuk memulihkan ekosistem hutan sekaligus menyejahterakan masyarakat desa.
“Kita ingin masyarakat menjadi pelaku utama dalam menjaga hutan, bukan sekadar penerima manfaat,” ujar Menteri dalam sambutannya.
Fokus Rakor 2025: Sinergi, Inovasi, dan Transformasi
Rakor kali ini mengusung tema: “Transformasi Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Iklim.”BRakor Perhutanan Sosial 2025 di Makassar: Pemerintah Dorong Transformasi Hutan Rakyat untuk Kesejahteraan Ekonomieberapa agenda utama yang dibahas antara lain:Akselerasi legalitas hutan rakyat dan desa.Inovasi pendanaan hijau dan kemitraan dengan dunia usaha.Pengembangan ekowisata dan produk hasil hutan bukan kayu (HHBK).Digitalisasi peta sosial-ekonomi kawasan perhutanan.
Kolaborasi Pentahelix
Pemerintah juga mendorong kolaborasi pentahelix antara masyarakat, akademisi, pemerintah daerah, sektor swasta, dan media. Pendekatan ini diharapkan bisa menciptakan model pengelolaan hutan rakyat yang produktif sekaligus lestari.> “Makassar menjadi simbol kebangkitan hutan sosial di kawasan timur Indonesia. Dari sinilah perubahan dimulai,” ujar Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
Dampak untuk Masyarakat
Melalui program ini, lebih dari 1,2 juta hektar kawasan hutan ditargetkan masuk dalam skema perhutanan sosial pada tahun 2026.Ribuan kelompok tani hutan (KTH) di Sulawesi Selatan kini mendapat pendampingan intensif untuk meningkatkan produksi madu hutan, bambu, dan hasil olahan rotan yang bernilai ekspor.
