JAKARTA, BEHZAD.ID – Isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menjadi sorotan publik di tengah memanasnya situasi geopolitik internasional. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Doli, hanya presiden yang paling memahami kebutuhan kabinet dalam menghadapi tekanan global yang berpotensi berdampak pada Indonesia.
“Kalau yang namanya reshuffle kabinet itu kan kewenangan mutlak, hak prerogatif, privilege-nya Pak Presiden, Pak Prabowo,” kata Doli kepada wartawan di Kompleks DPR, Senin (6/4/2026).
Doli menilai, Presiden Prabowo adalah sosok yang paling tepat untuk menentukan apakah situasi geopolitik internasional saat ini membutuhkan langkah strategis, termasuk kemungkinan perombakan jajaran menteri.
“Nah, tentu beliau yang paling bisa menilai, apakah situasi apa pun yang dihadapi, termasuk situasi geopolitik internasional sekarang ini, punya dampak terhadap Indonesia sehingga memang harus kemudian diambil langkah-langkah, termasuk soal reshuffle. Itu yang paling tahu Pak Prabowo,” ujarnya.
Doli Nilai Kondisi Pemerintah Masih Aman
Meski isu reshuffle terus menguat, Doli menilai kondisi pemerintahan hingga saat ini masih relatif aman. Ia mencontohkan beberapa indikator penting seperti harga bahan bakar minyak (BBM), stok energi, hingga ketahanan pangan yang masih terkendali.
Menurutnya, di tengah tekanan global yang membuat sejumlah negara mengalami kenaikan harga energi, Indonesia justru masih mampu menjaga stabilitas.
“Sejauh ini saya kira kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia masih terlihat aman. Misalnya, kalau di negara-negara lain harga BBM sudah naik, kita tidak begitu. Stok BBM kita sampai hari ini pemerintah menyatakan masih aman. Juga situasi pangan kita masih aman,” jelasnya.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Partai Golkar melihat pemerintah masih berada dalam jalur yang cukup stabil, meski ancaman dari luar negeri tetap harus diwaspadai.
Golkar Ingatkan: Jangan Sampai Rakyat Jadi Korban
Doli juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam merespons krisis global tidak justru menambah beban masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Ia mengaku khawatir bila konflik internasional berlangsung berkepanjangan, dampaknya bisa merembet ke dalam negeri dan memaksa pemerintah mengambil langkah yang kurang populer.
“Kalau ini terus berlangsung lama, terus-menerus, kita khawatir itu akan berdampak. Kalau tadinya kita sekarang tidak menaikkan harga, kita tidak mau. Karena menurut saya, jangan sampai kebijakan apa pun yang diambil terhadap situasi yang dihadapi itu bisa membebani masyarakat. Itu yang kita tidak mau,” tegas Doli.
Pernyataan tersebut dinilai relevan di tengah kekhawatiran publik terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok, BBM, maupun tekanan ekonomi akibat ketidakpastian global.
Dorong Prabowo Aktif Ciptakan Perdamaian Dunia
Selain bicara soal reshuffle, Doli juga mendorong Presiden Prabowo dan pemerintah Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.
Menurutnya, konflik perang yang terjadi di berbagai belahan dunia menjadi sumber utama ketidakstabilan ekonomi internasional. Karena itu, Indonesia dinilai perlu tampil lebih tegas dan aktif dalam mendorong penyelesaian konflik.
“Kita mendorong, memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, kepada presiden, kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, lebih aktif untuk ikut terlibat dalam mengakhiri perang dan menjadi garda terdepan penciptaan perdamaian dunia,” kata Doli.
Seskab Teddy: Tunggu Saja, Presiden yang Akan Ceritakan
Sementara itu, isu reshuffle juga mendapat respons dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Saat ditanya wartawan terkait kabar perombakan kabinet, Teddy memberi jawaban singkat namun memancing perhatian publik.
“(Soal reshuffle) tunggu aja,” kata Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ketika ditanya apakah reshuffle akan dilakukan bulan ini, Teddy menegaskan bahwa penjelasan resmi akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo.
“Nanti Bapak Presiden yang ceritakan,” ujarnya.
Pernyataan Teddy ini semakin menguatkan spekulasi bahwa reshuffle kabinet memang sedang menjadi pembahasan di lingkaran pemerintahan, meski belum ada kepastian waktu.
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Reshuffle dalam Waktu Dekat
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya justru menegaskan bahwa belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat.
Ia menyebut pemerintah saat ini sedang fokus memastikan masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Lebaran dengan aman, nyaman, serta beban ekonomi yang lebih ringan.
“Enggak ada (reshuffle). Kita menjelang bulan suci Ramadan, menjelang Lebaran. Pemerintah bekerja keras supaya seluruh masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadan dan Lebaran dengan sebaik-baiknya,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menambahkan, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas dan meringankan beban masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Kita berpikir terus-menerus bagaimana meringankan beban saudara-saudara kita terutama di desil 1 hingga desil 4,” tegasnya.
Isu Reshuffle Masih Jadi Tanda Tanya
Dengan adanya pernyataan berbeda dari sejumlah pejabat, isu reshuffle Kabinet Merah Putih kini masih menjadi tanda tanya publik. Di satu sisi, Seskab Teddy memberi sinyal untuk “menunggu”, sementara Mensesneg Prasetyo menyebut belum ada reshuffle dalam waktu dekat.
Namun satu hal yang disepakati banyak pihak, termasuk Golkar, adalah bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Saat kembali ditanya apakah reshuffle perlu dilakukan saat ini, Doli pun menutup dengan nada santai.
“Kalau saya bilang mau reshuffle, Pak Presiden enggak, kan? Karena itu kewenangan penuh Pak Presiden,” tutupnya.
Kesimpulan
Di tengah memanasnya geopolitik internasional dan menguatnya isu reshuffle kabinet, Partai Golkar melalui Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Golkar juga menilai kondisi pemerintahan saat ini masih aman, namun mengingatkan agar setiap kebijakan ke depan tetap berpihak kepada rakyat dan tidak menambah beban masyarakat kecil.
