Yerusalem – Pemerintah Israel kembali membuat keputusan yang memicu perhatian dunia. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyetujui pemberian izin kepemilikan senjata api bagi puluhan ribu warga di Yerusalem.
Keputusan ini membuka akses bagi lebih dari 300.000 warga Yahudi di kota tersebut untuk mengajukan lisensi senjata api pribadi hanya berdasarkan tempat tinggal mereka.
41 Lingkungan Baru Diizinkan Memiliki Senjata
Pada Senin, Ben-Gvir mengumumkan bahwa 41 lingkungan tambahan di Yerusalem kini memenuhi syarat untuk mendapatkan izin senjata api.
Sebelumnya, hanya beberapa kawasan tertentu yang memiliki akses tersebut, seperti Har Nof, Givat Shaul, Neve Yaakov, dan Gilo. Dengan keputusan baru ini, hampir semua warga Yahudi di Yerusalem dapat mengajukan lisensi senjata, meskipun mereka bukan anggota militer atau pasukan keamanan.
Menurut Ben-Gvir, kebijakan ini diambil setelah evaluasi oleh kepolisian di Divisi Perizinan Senjata Api.
Alasan: Perang dan Ramadan
Dalam pernyataannya, Ben-Gvir menegaskan bahwa langkah tersebut penting terutama di tengah situasi keamanan yang tegang, termasuk konflik Israel dengan Iran serta momentum bulan suci Ramadan.
“Di tengah bayang-bayang perang dan selama Ramadan, warga Yerusalem memiliki hak dasar untuk melindungi diri dan keluarga mereka,” kata Ben-Gvir.
Ia juga mengajak warga yang tinggal di wilayah yang baru disetujui untuk segera mengurus izin kepemilikan senjata.
Pemerintah Klaim Senjata Bisa Cegah Teror
Ben-Gvir menyebut bahwa senjata di tangan warga yang bertanggung jawab dapat meningkatkan keamanan masyarakat.
Menurutnya, dalam beberapa kasus sebelumnya, warga sipil bersenjata berhasil menghentikan serangan teror sebelum aparat keamanan tiba di lokasi.
Sejak program perluasan kepemilikan senjata digencarkan, pemerintah Israel mengklaim telah menerbitkan lebih dari 240.000 lisensi senjata baru di seluruh negeri.
Kritik dari Aktivis Perlindungan Perempuan
Namun kebijakan ini juga menuai kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil.
Organisasi anti-kekerasan dalam rumah tangga memperingatkan bahwa kemudahan memperoleh senjata dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan.
Data dari pengamat kekerasan di Israel menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terjadi 32 kasus femisida, dan senjata api menjadi alat yang paling sering digunakan dalam pembunuhan tersebut.
Permintaan Izin Senjata Meningkat
Lonjakan permintaan izin senjata di Israel sebenarnya sudah terjadi sejak serangan besar kelompok militan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang kemudian memicu perang berkepanjangan di Gaza.
Sejak saat itu, pemerintah Israel mempercepat proses perizinan senjata untuk warga sipil sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan masyarakat.
Kebijakan terbaru di Yerusalem ini pun diperkirakan akan semakin meningkatkan jumlah warga sipil bersenjata di kota yang menjadi pusat konflik dan perhatian dunia tersebut.
