BEHZAD.ID, INTERNASIONAL – Jepang menghadapi ancaman keamanan digital serius setelah puluhan perusahaan dilaporkan menjadi sasaran serangan siber. Serangan tersebut mengancam kebocoran jutaan data pelanggan dan memicu kekhawatiran terhadap meningkatnya kejahatan digital di negara itu.
Mengutip laporan The Financial Times yang dirangkum PCMag, lebih dari 20 perusahaan besar di Jepang melaporkan serangan siber dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah perusahaan yang terdampak berasal dari sektor ritel, transportasi, keuangan, hingga layanan penyewaan kendaraan.
Perusahaan tersebut antara lain jaringan minimarket Lawson, operator kereta East Japan Railway Company (JR East), perusahaan sekuritas Daiwa Securities, serta peritel barang bekas BookOff Group.
Sementara itu, Kyodo News melaporkan sedikitnya 53 perusahaan di Jepang terdampak serangan ransomware. Jenis serangan ini memungkinkan pelaku mengunci atau mengenkripsi data korban, kemudian menuntut pembayaran agar data dapat dipulihkan atau tidak disebarkan.
Jutaan Data Pelanggan Berpotensi Bocor
Besarnya dampak serangan siber tersebut menjadi perhatian karena jutaan data pelanggan diduga berada dalam risiko.
Times Car melaporkan sekitar 6,6 juta akun pelanggan berpotensi terdampak. BookOff juga mengungkapkan bahwa lebih dari 6 juta catatan data pelanggan terancam bocor.
Sementara itu, JR East melaporkan sekitar 1,67 juta alamat e-mail pelanggan terekspos akibat insiden keamanan tersebut.
Meski angka-angka itu menunjukkan besarnya potensi dampak, jumlah keseluruhan data yang benar-benar dicuri atau disalahgunakan belum diketahui secara pasti.
Kebocoran data pelanggan dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari pencurian identitas, penipuan online, hingga penyalahgunaan informasi pribadi untuk melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan korban.
Pemerintah Jepang Sebut Situasi Sangat Kritis
Menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan keamanan siber Jepang, Toshiharu Furukawa, menyebut situasi tersebut sebagai kondisi yang sangat kritis.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan di Markas Besar Strategi Keamanan Siber Nasional Jepang pada Jumat, 9 Oktober 2026, waktu setempat.
Pada hari yang sama, Masaaki Taira, yang memimpin lembaga tersebut, menggambarkan kondisi yang dihadapi Jepang sebagai keadaan darurat siber.
Pemerintah Jepang meminta kementerian, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat sistem keamanan digital.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko serangan berikutnya, terutama terhadap layanan yang menyimpan data pribadi dalam jumlah besar.
Kecerdasan Buatan Dikhawatirkan Memperluas Serangan
Meningkatnya serangan siber di Jepang juga memunculkan kekhawatiran mengenai penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh pelaku kejahatan digital.
Masaki Hiraoka, direktur pelaksana perusahaan keamanan siber Blackpanda untuk kawasan Asia Timur Laut, mengatakan kepada The Financial Times bahwa AI berpotensi membantu peretas menjangkau lebih banyak korban.
Teknologi tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi calon korban dan mencari celah keamanan dengan lebih cepat. Akibatnya, perusahaan kecil atau layanan yang sebelumnya dianggap kurang menguntungkan untuk diserang juga berpotensi menjadi sasaran.
Namun, belum ada bukti yang memastikan bahwa seluruh serangan siber terbaru di Jepang menggunakan teknologi AI.
Meski demikian, perkembangan teknologi ini menjadi tantangan baru bagi perusahaan dan pemerintah dalam menghadapi ancaman kejahatan digital yang semakin kompleks.
Jepang Perketat Pengawasan Keamanan Data
Dampak serangan siber tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang menjadi korban, tetapi juga oleh pelanggan yang mempercayakan data pribadinya kepada layanan tersebut.
Menanggapi risiko pencurian identitas dan penipuan, regulator keuangan Jepang dilaporkan meminta lembaga pemberi pinjaman memperketat pemeriksaan dokumen identitas.
Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan perlindungan akun digital dengan menerapkan sejumlah langkah sederhana.
Berikut beberapa cara untuk mengurangi risiko menjadi korban kejahatan siber:
- Gunakan kata sandi berbeda. Hindari memakai kata sandi yang sama untuk akun perbankan, e-mail, media sosial, dan layanan lainnya.
- Aktifkan autentikasi multifaktor. Fitur ini memberikan lapisan perlindungan tambahan ketika seseorang mencoba masuk ke akun.
- Waspadai pesan mencurigakan. Jangan sembarangan mengeklik tautan atau membuka lampiran dari e-mail dan pesan yang tidak dikenal.
- Jangan mudah memberikan data pribadi. Hindari mengirimkan kode OTP, kata sandi, atau informasi sensitif kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi.
- Pantau aktivitas akun. Segera hubungi penyedia layanan jika menemukan aktivitas masuk atau transaksi yang tidak dikenal.
Langkah-langkah tersebut tidak menjamin seseorang sepenuhnya terhindar dari serangan siber, tetapi dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan akun dan data pribadi.
Insiden Siber Jepang Terus Meningkat
Meningkatnya ancaman keamanan digital di Jepang sejalan dengan data perusahaan keamanan siber TrendAI yang dibagikan kepada Reuters.
Berdasarkan data tersebut, jumlah insiden keamanan siber di Jepang selama sembilan bulan pertama 2026 telah melampaui total insiden sepanjang 2025.
Khusus pada September 2026, tercatat sedikitnya 86 insiden keamanan siber. Jumlah itu meningkat sekitar 18 persen dibandingkan Agustus dan 37 persen dibandingkan Juli.
Ancaman serupa juga dilaporkan terjadi di negara lain. Korea Selatan, misalnya, tengah menyelidiki serangan terhadap sejumlah bank dan gereja yang diduga melibatkan perangkat AI.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa keamanan siber semakin menjadi persoalan penting bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Di tengah meningkatnya penggunaan layanan digital, perlindungan data tidak cukup hanya mengandalkan sistem keamanan perusahaan. Kesadaran pengguna dalam menjaga informasi pribadi juga menjadi bagian penting untuk mencegah kerugian akibat kejahatan digital.
Kesimpulan: Serangan siber yang menargetkan puluhan perusahaan di Jepang menjadi peringatan bahwa data pelanggan dapat menghadapi risiko serius ketika sistem keamanan digital berhasil ditembus. Penguatan teknologi perlindungan, pengawasan pemerintah, dan kebiasaan digital yang aman diperlukan untuk mengurangi dampak serangan serupa.
