Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Motif Listyo Sigit dan Isu Konsolidasi Massa Jadi Sorotan

BEHZAD.ID – Dugaan operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian publik. Persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah pemerintah menyampaikan adanya dugaan tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan kepala negara dan kepentingan nasional.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku masih mempertanyakan motif di balik dugaan operasi penyadapan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026).

“Niatan kan sudah, kita juga bertanya-tanya,” ujar Prasetyo.

Di tengah perkembangan kasus tersebut, muncul sejumlah spekulasi mengenai alasan dan motif di balik dugaan tindakan yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo.

Dua Dugaan Motif di Balik Kasus Listyo Sigit

Mengutip informasi yang dipublikasikan Afu.id, seorang sumber dari lingkungan penegak hukum menyebut terdapat dua dugaan motif yang melatarbelakangi tindakan Listyo Sigit.

Pertama, dugaan loyalitas terhadap kelompok yang dikenal dengan sebutan Geng Solo. Kedua, kekhawatiran kehilangan jabatan, kekuasaan, serta pengaruh di lingkungan institusi kepolisian.

Sumber tersebut menduga bahwa operasi penyadapan yang dipersoalkan merupakan bagian dari strategi untuk membangun posisi tawar setelah Listyo Sigit mengalami pergantian jabatan.

“Kenapa Sigit melakukan kegilaan ini? Ternyata dia takut diganti,” ungkap sumber tersebut kepada Afu.id, Rabu (4/11/2026).

Meski demikian, dugaan mengenai motif tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak-pihak yang disebutkan.

Sumber yang sama juga mengklaim terdapat sejumlah tokoh yang mengetahui dugaan penggunaan perangkat penyadapan untuk kepentingan politik pada 2024. Namun, identitas dan kebenaran informasi tersebut belum dapat dipastikan secara independen.

Ormas dan Jaringan Massa Ikut Menjadi Perhatian

Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah keterlibatan Listyo Sigit dalam sejumlah kegiatan organisasi kemasyarakatan.

Salah satu organisasi yang disebut adalah Garda Satya NKRI. Organisasi tersebut dikaitkan dengan proses reintegrasi sosial mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) setelah deklarasi pembubaran organisasi tersebut pada 30 Juni 2024.

Garda Satya NKRI disebut memiliki anggota dan simpatisan dalam jumlah ribuan. Organisasi ini juga menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi, mulai dari pelatihan teknisi pendingin ruangan, barista, pemasaran digital, pembuatan konten hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Listyo Sigit pernah menghadiri kegiatan silaturahmi akbar organisasi tersebut di Solo pada 30 Agustus 2026.

Dalam kegiatan itu, hubungan antara Polri dan Garda Satya NKRI disebut sebagai “persaudaraan saklawase” atau persaudaraan untuk selamanya.

Selain itu, Listyo Sigit juga pernah menghadiri peresmian Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia pada Juli 2026.

Kehadiran mantan Kapolri dalam berbagai kegiatan organisasi tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan konsolidasi jaringan massa oleh sumber Afu.id.

Namun, keberadaan organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan silaturahmi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan dalam tindakan melawan hukum.

Pengamanan Sidang Jokowi Diperketat

Isu konsolidasi massa tersebut semakin mendapat perhatian menjelang persidangan kasus dugaan ijazah palsu yang menghadirkan Joko Widodo sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (5/11/2026).

Menurut sumber Afu.id, terdapat dugaan bahwa jaringan organisasi tertentu akan dikerahkan untuk melakukan unjuk kekuatan atau show of force di sekitar lokasi persidangan.

Informasi tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya perhatian terhadap pengamanan kegiatan persidangan.

TNI Angkatan Laut dilaporkan melakukan penebalan pengamanan dengan mengerahkan personel Korps Marinir dan sejumlah satuan lainnya.

Dalam informasi yang beredar, pengerahan personel dilakukan secara bertahap.

Pada tahap pertama, 2 November 2026, sebanyak 2.100 personel dari satuan yang berada di wilayah Jakarta disiapkan untuk mendukung pengamanan.

Selanjutnya, pada 4 November 2026, tahap kedua dan ketiga melibatkan sekitar 5.740 personel dari berbagai satuan TNI AL di luar Jakarta.

Sementara itu, tahap keempat menyiapkan sekitar 13.140 personel dari Mabesal dan jajaran wilayah Jakarta dalam status siaga di markas masing-masing.

TNI AL juga disebut mengerahkan Brigif 6 Marinir untuk mendukung pengamanan wilayah penyangga, mulai dari Tangerang hingga Karawang.

Meski demikian, tujuan dan keterkaitan pengerahan pasukan tersebut dengan dugaan konsolidasi massa perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi TNI.

Keppres Pemberhentian Listyo Sigit Disebut Telah Ditandatangani

Di tengah perkembangan persoalan tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.

Pernyataan pemerintah ini menjadi perkembangan penting dalam polemik yang sedang berlangsung.

Prasetyo juga menyampaikan pandangan pemerintah mengenai dugaan penyadapan yang dinilai berpotensi mengarah pada tindakan makar.

“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” tegas Prasetyo di Istana Negara, Rabu (4/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyikapi dugaan tindakan yang dianggap dapat mengancam keamanan negara.

Ancaman Hukum dan Nasib Listyo Sigit

Apabila dugaan tersebut diproses melalui jalur hukum, pihak-pihak yang terlibat tetap harus mendapatkan proses peradilan yang adil.

Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana makar harus didasarkan pada unsur hukum, alat bukti, serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian pula mengenai kemungkinan pencabutan atribut kepangkatan, hak pensiun, maupun sanksi lainnya. Hal tersebut tidak dapat dipastikan tanpa melihat dasar hukum dan status kepegawaian yang bersangkutan.

Hingga kini, publik masih menantikan penjelasan lebih lengkap mengenai dugaan penyadapan, pihak-pihak yang terlibat, serta motif di balik persoalan tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan kepala negara, penggunaan kewenangan aparat, serta hubungan antara institusi negara dan kelompok masyarakat.

Kebenaran berbagai tuduhan yang berkembang akan sangat bergantung pada hasil penyelidikan dan pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *