UU Perampasan Aset Disahkan, Pengamat Ingatkan Koruptor Jangan Masih Menikmati Hasil Kejahatan

BEHZAD.ID – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI dinilai menjadi momentum penting untuk mengubah arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegakan hukum tidak seharusnya hanya berfokus pada hukuman penjara, tetapi juga memastikan uang dan kekayaan hasil kejahatan benar-benar kembali kepada negara.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut pengesahan regulasi tersebut. Menurutnya, selama ini keberhasilan pemberantasan korupsi lebih sering diukur dari lamanya pelaku menjalani hukuman penjara, sementara pemulihan kerugian negara belum mendapat perhatian yang seimbang.

“Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan,” kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).

Dia menilai, hukuman penjara saja belum cukup memberikan efek jera apabila pelaku masih dapat menikmati kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi setelah menjalani masa hukuman.

Karena itu, menurut Hardjuno, pemberantasan korupsi harus memastikan bahwa kejahatan tidak lagi memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya.

Harta Koruptor Jangan Sampai Dinikmati Keluarga

Hardjuno menegaskan, aset hasil tindak pidana harus tetap dapat ditelusuri dan dirampas meskipun telah dialihkan kepada keluarga, dititipkan kepada orang lain, atau disembunyikan melalui perusahaan, sepanjang dapat dibuktikan berasal dari kejahatan.

Dia mencontohkan, apabila seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti harta hasil korupsi otomatis menjadi warisan yang dapat dinikmati keluarganya.

Namun, proses perampasan aset juga harus memperhatikan hak pihak ketiga yang memperoleh kekayaan secara sah dan memiliki itikad baik.

“Kalau terbukti berasal dari korupsi, aset itu tetap harus bisa dirampas. Tetapi jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara sah ikut dirampas tanpa dasar pembuktian,” tegasnya.

Menurut Hardjuno, prinsip keadilan harus tetap menjadi dasar pelaksanaan UU Perampasan Aset agar pemberantasan korupsi tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

UU Perampasan Aset Masih Bisa Diuji ke Mahkamah Konstitusi

Meski menyambut pengesahan UU Perampasan Aset, Hardjuno mengingatkan masih terdapat sejumlah ketentuan yang berpotensi menjadi bahan kajian hukum, terutama terkait perlindungan hak milik, kepastian hukum, serta kewenangan negara dalam merampas aset.

Dia menyebut masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila menilai terdapat ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Masa transisi sebelum undang-undang berlaku efektif, menurutnya, perlu dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai persoalan sekaligus mempersiapkan pelaksanaan regulasi secara matang.

Pengelolaan Aset Rampasan Harus Transparan

Selain mekanisme perampasan, Hardjuno turut menyoroti pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset.

Dia meminta pembagian kewenangan kedua lembaga tersebut dibuat secara jelas agar tidak tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang telah ada.

Pengelolaan aset hasil perampasan juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu mengetahui nilai aset yang berhasil dirampas serta penggunaannya setelah dikembalikan kepada negara.

“Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya,” katanya.

Koalisi Advokasi Perampasan Aset Adukan Pimpinan DPR ke MKD

Di sisi lain, pengesahan UU Perampasan Aset juga menuai kritik dari Koalisi Advokasi Perampasan Aset. Koalisi menilai regulasi yang disahkan belum sepenuhnya memenuhi harapan publik dan masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar.

Pada Kamis (19/11/2026), lima pihak yang tergabung dalam koalisi tersebut mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pengaduan tersebut bukan berkaitan langsung dengan substansi undang-undang, melainkan proses penyusunannya yang dinilai tidak transparan.

Koalisi menyoroti naskah RUU, naskah akademik, hingga daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disebut tidak dipublikasikan melalui kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi.

Akibatnya, masyarakat dinilai kesulitan memantau perkembangan pembahasan dan memberikan masukan terhadap materi yang diatur dalam RUU tersebut.

Koalisi mengaku hanya memperoleh gambaran substansi melalui draf per 16 November 2026 yang beredar secara terbatas.

Illicit Enrichment Dinilai Seharusnya Masuk UU

Salah satu persoalan yang disoroti adalah tidak dimasukkannya ketentuan mengenai illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan pejabat atau penyelenggara negara secara tidak wajar yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.

Koalisi menilai ketentuan tersebut penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, terutama terhadap pejabat yang memiliki kekayaan mencurigakan tetapi belum tentu dapat dijerat melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya juga disebut telah mendorong agar norma illicit enrichment dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset.

Tidak adanya ketentuan tersebut dinilai menjadi salah satu kekurangan regulasi yang baru disahkan.

Korupsi Lama Berpotensi Tidak Tersentuh?

Koalisi juga menyoroti ketentuan mengenai pemberlakuan UU Perampasan Aset yang dinilai berpotensi membatasi penanganan kasus-kasus korupsi lama.

Pasal 73 mengatur bahwa perampasan aset berdasarkan undang-undang tersebut berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Sementara Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan 12 bulan setelah diundangkan.

Ketentuan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa aset dari tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum undang-undang berlaku tidak dapat ditangani menggunakan mekanisme baru tersebut.

Kepala Divisi sekaligus Program Manager Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, menilai regulasi yang disahkan berbeda dari semangat RUU Perampasan Aset yang telah dibahas sebelumnya.

“UU Perampasan Aset hari ini adalah UU Perampasan Aset yang palsu, bukan undang-undang yang sejatinya telah dibahas sebagaimana draf di tahun 2023 lalu,” kata Ibrahim.

ICW menilai apabila DPR benar-benar memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi, ketentuan mengenai illicit enrichment seharusnya dapat dimasukkan dalam regulasi tersebut.

Perdebatan mengenai UU Perampasan Aset kini tidak hanya berkaitan dengan seberapa kuat negara dapat mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan, tetapi juga bagaimana memastikan kewenangan tersebut dijalankan secara adil, transparan, dan tidak menimbulkan penyalahgunaan baru.

Publik pun berharap regulasi ini benar-benar menjadi instrumen untuk memiskinkan koruptor melalui pengembalian aset hasil kejahatan, bukan sekadar menambah aturan tanpa dampak nyata terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *