Prancis Minta Operator Telekomunikasi Siap Blokir Media Sosial Saat Demo Rompi Kuning

BEHZAD.ID – Pemerintah Prancis dilaporkan meminta sejumlah operator telekomunikasi bersiap menangguhkan sementara akses ke platform media sosial jika terjadi kekerasan dalam aksi demonstrasi lanjutan kelompok Rompi Kuning (Yellow Vest) pada Sabtu (24/10).

Permintaan tersebut dilaporkan disampaikan Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu kepada perwakilan operator telekomunikasi Orange, SFR, Free, dan Bouygues Telecom melalui surat yang dikirim pada Kamis (22/10).

Menurut laporan media daring Prancis, Blast, pemerintah meminta operator menyiapkan kemungkinan pembatasan akses terhadap sejumlah platform media sosial, di antaranya TikTok, Instagram, Snapchat, dan X.

Pembatasan tersebut disebut hanya akan diterapkan apabila terjadi kekerasan selama aksi demonstrasi.

Pemerintah Ingin Pembatasan Berlaku di Wilayah Tertentu

Sejumlah anggota kabinet Lecornu bersama direktur hukum perusahaan operator telekomunikasi Prancis juga dilaporkan menggelar pertemuan secara daring untuk membahas rencana tersebut.

Berdasarkan notulen rapat yang dikutip Anadolu, pemerintah menginginkan pembatasan akses media sosial dilakukan secara terbatas, yakni hanya pada ponsel dan wilayah tertentu yang dianggap terdampak aksi kekerasan.

Langkah itu disebut sebagai upaya pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran informasi atau koordinasi melalui media sosial apabila situasi demonstrasi kembali memanas.

Namun, permintaan tersebut mendapat keberatan dari operator telekomunikasi.

Para operator menyatakan tidak memiliki kapasitas untuk menerapkan pembatasan akses seperti yang diminta pemerintah dalam waktu singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Prancis belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut.

Prancis Pernah Blokir TikTok

Ini bukan kali pertama Pemerintah Prancis mengambil langkah pembatasan terhadap platform media sosial di tengah situasi kerusuhan.

Pada 2024, pemerintah pernah memblokir akses terhadap TikTok selama berlangsungnya aksi protes di Kaledonia Baru.

Namun, pada 2025, Dewan Negara Prancis membatalkan keputusan pemerintah tersebut untuk membatasi akses TikTok di wilayah Kaledonia Baru.

Sekitar 1.000 Orang Ditahan

Gerakan Rompi Kuning kembali turun ke jalan pada Sabtu (24/10) untuk menyuarakan protes terhadap meningkatnya biaya hidup.

Aksi tersebut berlangsung di tengah kekhawatiran pemerintah terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan dan gangguan keamanan.

Dalam rangkaian aksi unjuk rasa tersebut, sekitar 1.000 orang dilaporkan telah ditahan.

Situasi tersebut membuat pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan meminta operator telekomunikasi bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya gangguan selama demonstrasi.

Jika benar diterapkan, pembatasan akses terhadap media sosial secara terbatas akan menjadi langkah kontroversial karena dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi selama berlangsungnya aksi massa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *