Jakarta, Behzad.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dijadwalkan membacakan putusan perkara dugaan pelanggaran dalam industri pinjaman online (pinjol) pada Kamis, 26 Maret 2026, di Jakarta. Perkara ini tercatat dengan Nomor 05/KPPU-I/2025 dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik penetapan harga atau kartel.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi (fintech P2P lending) yang terus berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menyatakan bahwa perkara tersebut kini telah memasuki tahap akhir.
“Saat ini telah memasuki tahap akhir Musyawarah Majelis Komisi,” ujar Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2026).
KPPU Tegaskan Putusan Kasus Pinjol Disusun Secara Hati-Hati
Menurut Fanshurullah, selama proses pemeriksaan berlangsung, Majelis Komisi telah memeriksa berbagai pihak dan mengumpulkan alat bukti secara menyeluruh. KPPU juga melakukan pendalaman data dan informasi dari sejumlah pihak yang dinilai relevan.
Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar putusan yang dihasilkan benar-benar kuat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan berbagai pihak, serta pengumpulan dan pendalaman alat bukti secara menyeluruh, termasuk melalui permintaan data dan informasi dari berbagai pihak yang relevan. Langkah ini merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian guna memastikan setiap putusan memiliki dasar yang kuat, objektif, dan akuntabel,” jelasnya.
Masih Ada Koordinasi Data dengan Instansi Pemerintah
Meski pembacaan putusan sudah dijadwalkan, KPPU mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat proses koordinasi atas sebagian data yang diminta kepada instansi pemerintah terkait.
Namun demikian, Majelis Komisi disebut tetap aktif berkomunikasi agar pemenuhan data tersebut bisa segera rampung tanpa mengganggu jadwal sidang pembacaan putusan.
Fanshurullah menjelaskan bahwa setiap lembaga memiliki mekanisme internal dan tata kelola tersendiri dalam menyediakan informasi. Karena itu, KPPU memilih membangun komunikasi yang aktif dan konstruktif.
“Majelis terus melakukan komunikasi aktif dan konstruktif guna mempercepat penyelesaian permintaan data tersebut,” ujarnya.
KPPU juga menilai dukungan data dan informasi yang disampaikan tepat waktu dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas penegakan hukum.
Independensi Majelis Tetap Jadi Prinsip Utama
Di tengah proses koordinasi data yang masih berjalan, KPPU menegaskan bahwa independensi Majelis Komisi tetap menjadi prinsip utama dalam memeriksa dan memutus perkara.
Fanshurullah memastikan putusan akan dijatuhkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang telah diperoleh dan diuji selama persidangan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Putusan akan tetap dijatuhkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang telah diperoleh dan diuji dalam persidangan sebelum tenggat pembacaan putusan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap perkembangan tambahan yang relevan tetap akan dipertimbangkan secara proporsional, namun tidak akan mengganggu jadwal pembacaan putusan yang telah ditetapkan.
KPPU juga memastikan bahwa putusan yang diambil harus mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan, serta integritas proses berperkara.
Kasus Pinjol Ini Bisa Jadi Penentu Arah Industri Fintech
Perkara ini dinilai penting karena berpotensi menjadi preseden besar bagi industri fintech P2P lending di Indonesia.
Jika dugaan pelanggaran terbukti, maka putusan KPPU bisa berdampak pada:
- pengetatan pengawasan terhadap industri pinjol,
- perubahan model bisnis fintech,
- evaluasi terhadap praktik penetapan bunga atau biaya,
- hingga dorongan regulasi baru dari otoritas terkait.
Sebaliknya, jika dugaan tersebut tidak terbukti, putusan ini bisa memperkuat legitimasi model bisnis yang saat ini dijalankan pelaku industri fintech P2P lending.
Publik pun kini menanti apakah dugaan praktik yang mengarah pada penetapan harga bersama di sektor pinjaman online itu benar-benar terbukti atau tidak.
KPPU Jaga Hubungan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Kredibel
Lebih lanjut, KPPU menegaskan komitmennya untuk terus menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan seluruh mitra kerja dalam mendukung penegakan hukum yang efektif dan kredibel.
“KPPU tetap berkomitmen menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan seluruh mitra kerja, dalam kerangka saling menghormati kewenangan dan peran masing-masing, guna mendukung sistem penegakan hukum yang efektif dan kredibel,” pungkas Fanshurullah.
Dengan putusan yang akan dibacakan pada Kamis (26/3/2026), perhatian publik kini tertuju pada hasil akhir perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 yang dinilai dapat memengaruhi masa depan industri pinjaman online di Tanah Air.
