Daerah  

PTUN Makassar Sosialisasikan Jenis Perkara dan Layanan Pengadilan kepada Masyarakat di Borong

MAKASSAR, BEHZAD.ID – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai jenis perkara, kewenangan pengadilan, serta layanan yang dapat diakses ketika menghadapi sengketa tata usaha negara.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua hakim PTUN Makassar sebagai pemateri, yakni Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum. dan Arifuddin, S.H., M.H. Forum ini dihadiri oleh Sekretaris Lurah Borong, para ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), tokoh masyarakat, serta mahasiswa Fakultas Hukum UIN Alauddin.

Melalui forum ini, masyarakat mendapatkan penjelasan mengenai peran PTUN Makassar dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PTUN Makassar Menangani Berbagai Jenis Sengketa Administrasi

Dalam pemaparan materi, peserta diperkenalkan dengan berbagai klasifikasi perkara yang menjadi kewenangan PTUN Makassar. Jenis perkara gugatan yang dibahas meliputi sengketa pertanahan, kepegawaian, perizinan, lingkungan hidup, tender atau pengadaan barang dan jasa, badan hukum atau partai politik, kepala desa dan perangkat desa, kepala daerah, proses pemilihan umum, pergantian antarwaktu, ketenagakerjaan, sengketa informasi publik, pengadaan tanah, tindakan administrasi pemerintahan, merek, serta perkara lainnya sesuai kewenangan pengadilan.

Selain gugatan, pemateri juga menjelaskan jenis perkara permohonan, antara lain perlawanan terhadap penetapan dismissal, permohonan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang, serta sengketa proses pemilihan umum (SPPU).

Peserta turut memperoleh informasi mengenai penyelesaian perkara tata usaha negara yang bersifat khusus, termasuk sengketa keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Penjelasan tersebut diharapkan membantu masyarakat mengenali persoalan hukum administrasi yang dihadapi serta memahami jalur penyelesaian yang tersedia sesuai dengan ketentuan hukum.

Forum Konsultasi Publik Jadi Wadah Aspirasi Masyarakat

Forum Konsultasi Publik tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga wadah dialog partisipatif antara pengadilan dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, berbagai unsur masyarakat dapat menyampaikan pandangan, kebutuhan, serta harapan terhadap pelayanan PTUN Makassar.

Keterlibatan perangkat kelurahan, pengurus RT dan RW,  tokoh masyarakat, serta mahasiswa hukum menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang terbuka antara lembaga peradilan dan masyarakat.Pemahaman mengenai kewenangan pengadilan dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui ke mana harus mencari informasi dan menempuh upaya hukum ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan.

Dorong Pelayanan Pengadilan yang Terbuka dan Responsif

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan kebijakan dan standar pelayanan PTUN Makassar dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Melalui komunikasi dan konsultasi yang berkelanjutan, PTUN Makassar diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses informasi hukum, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memahami fungsi dan kewenangan PTUN Makassar secara lebih dekat, sehingga akses terhadap informasi dan layanan peradilan dapat dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *