Tegangan diplomatik antara Bangladesh dan India memanas. Pemerintah Bangladesh, melalui pernyataan resminya pada Senin (17/11/2025), secara tegas menuntut India untuk segera mengekstradisi mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Tuntutan ini datang tak lama setelah Pengadilan Dhaka menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Hasina atas kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.
Langkah ini merupakan ujian berat bagi hubungan bilateral kedua negara yang telah memburuk sejak penggulingan Hasina dalam pemberontakan massal pada Agustus 2024.
Vonis Mati dan Desakan Keadilan
Kondisi semakin pelik setelah pengadilan menjatuhkan hukuman mati secara in absentia kepada Sheikh Hasina dan mantan Menteri Dalam Negerinya, Asaduzzaman Khan Kamal. Keduanya dinyatakan bersalah atas peran mereka dalam penumpasan berdarah terhadap pemberontakan yang dipimpin mahasiswa tahun lalu.
Bagi pemerintah Bangladesh, penyerahan Hasina bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mereka melihat perlindungan yang mungkin diberikan India kepada Hasina sebagai sebuah tindakan yang tidak bersahabat dan bentuk penghinaan terhadap proses peradilan yang sedang berjalan.
“Memberikan perlindungan kepada seseorang yang telah divonis bersalah atas kejahatan luar biasa adalah sebuah penghinaan terhadap korban dan keadilan itu sendiri,” ujar seorang sumber di pemerintahan Bangladesh, sebagaimana dilansir AFP.
Dilema Diplomatik India
India kini berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, pemerintahan otokratis Hasina selama 15 tahun merupakan sekutu politik dekat New Delhi. Di sisi lain, menolak tuntutan ekstradisi bisa semakin merusak hubungan dengan pemerintahan baru Bangladesh yang dipimpin oleh Muhammad Yunus.
Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri India merespons dengan hati-hati. Dalam sebuah pernyataan, mereka menegaskan, “India tetap berkomitmen untuk kepentingan terbaik rakyat Bangladesh, termasuk dalam hal perdamaian, demokrasi, inklusi, dan stabilitas.” Pernyataan ini sengaja dibuat ambigu, tidak secara langsung menyebutkan tuntutan ekstradisi.
Sheikh Hasina sendiri telah bersembunyi di India sejak melarikan diri dari Bangladesh usai digulingkan. Kehadirannya di sana menjadi simbol dari hubungan retak yang kini harus dihadapi kedua negara.
Pemimpin Sementara Sambut Baik Vonis
Sementara itu, pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, menyambut baik putusan hakim. Ia menyebut vonis mati bagi Sheikh Hasina dan Asaduzzaman Khan Kamal sebagai sebuah “keputusan bersejarah” dalam upaya penegakan keadilan di negaranya.
“Pemberian hukuman ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum,” kata Yunus dalam sebuah pernyataan resmi.
Meski demikian, ia segera menyerukan kepada seluruh rakyat untuk menjaga ketenangan. “Saya mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar ketertiban umum. Mari kita serahkan sepenuhnya proses hukum kepada lembaga yang berwenang,” imbuhnya.
Latar Belakang Kelam dan Buronan Global
Vonis ini menjadi puncak dari rentetan peristiwa kelam selama pemerintahan Hasina. Masa jabatannya yang panjang disorot oleh pelanggaran HAM yang meluas, termasuk penahanan massal dan pembunuhan di luar hukum terhadap lawan-lawan politik.
Sebelumnya, pemerintah Bangladesh telah menyatakan niatnya untuk mengajukan red notice (pemberitahuan buronan) kepada Interpol untuk menangkap Hasina. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi apakah permintaan tersebut telah diproses oleh badan kepolisian global itu.
Dunia kini menantikan bagaimana India akan merespons tekanan dari Bangladesh. Keputusan New Delhi tidak hanya akan menentukan nasib Sheikh Hasina, tetapi juga masa depan hubungan diplomatik dua negara tetangga yang memiliki ikatan sejarah dan budaya yang kuat.
