JAKARTA, Behzad.id – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menjadi perhatian publik. Di tengah kabar tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kualitas komunikasi para menteri, sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan melakukan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Juli 2026, Presiden Prabowo mengevaluasi sekitar 21 bulan perjalanan pemerintahannya. Selain menyoroti percepatan berbagai program prioritas nasional, Presiden juga memberikan perhatian terhadap cara para menteri berkomunikasi kepada masyarakat.
Evaluasi tersebut muncul setelah beberapa pejabat pemerintah menjadi sorotan akibat pernyataan yang memicu polemik di ruang publik. Pemerintah menilai komunikasi publik yang kurang tepat berpotensi mengganggu fokus terhadap pelaksanaan program-program strategis.
Sejumlah Pernyataan Menteri Tuai Kontroversi
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang sempat melontarkan ucapan “Ampun bos, ampun” saat menanggapi isu reshuffle. Pernyataan tersebut memicu kritik karena dinilai tidak mencerminkan sikap yang tepat di tengah berbagai persoalan kementerian.
Tak hanya itu, sebelumnya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga sempat meminta maaf setelah pernyataannya mengenai tanah yang menganggur selama dua tahun dapat diambil negara memicu polemik di masyarakat.
Sejumlah pejabat lainnya juga pernah menuai kritik akibat komentar yang dianggap kurang sensitif, sehingga pemerintah dinilai lebih sering melakukan klarifikasi dibanding menyampaikan keberhasilan program kerja.
Prabowo Dinilai Ingin Perbaiki Pola Komunikasi Pemerintah
Pengamat menilai evaluasi Presiden menunjukkan keinginan agar komunikasi pemerintah lebih terarah, santun, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat.
Komunikasi yang baik dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis hingga kebijakan efisiensi anggaran.
Kepercayaan masyarakat disebut sebagai modal utama agar berbagai program pemerintah dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan publik.
Bahlil: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden
Di tengah ramainya isu reshuffle yang disebut akan terjadi pada Rabu (29/7/2026), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta seluruh pihak tidak berspekulasi.
Usai menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026), Bahlil menegaskan bahwa keputusan mengenai perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Menyangkut dengan reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Karena itu kita harus semua taat tunduk pada hak prerogatif Bapak Presiden,” kata Bahlil.
Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar meminta masyarakat maupun kalangan politik tidak membangun spekulasi yang melampaui kewenangan Presiden.
“Jangan selalu berspekulasi melampaui batas kewenangan. Sekali lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden,” tegasnya.
Istana Belum Umumkan Resmi
Hingga saat ini, pihak Istana belum mengumumkan secara resmi adanya agenda reshuffle Kabinet Merah Putih.
Sebelumnya, Presiden Prabowo diketahui telah melakukan reshuffle pada 27 April 2026 dengan melantik enam pejabat baru untuk memperkuat kinerja kabinet.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tidak mengetahui informasi mengenai isu perombakan kabinet tersebut.
Dengan belum adanya pengumuman resmi dari Presiden, isu reshuffle masih sebatas spekulasi yang berkembang di ruang publik. Pemerintah pun mengimbau seluruh pihak menunggu keputusan resmi Presiden sesuai kewenangan konstitusional yang dimilikinya.
