BEHZAD.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara buka suara mengenai permintaan pembatalan perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sebelumnya dilakukan saat Purbaya Yudhi Sadewa menjabat Menteri Keuangan.
Suahasil mengatakan pihaknya masih melakukan pembahasan internal untuk melihat proses perombakan pejabat yang berlangsung pada Kamis, 10 September 2026.
Hal tersebut disampaikan Suahasil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ujar Suahasil.
Suahasil Tunggu Masukan Pejabat Eselon I
Suahasil menjelaskan, Kementerian Keuangan masih menunggu rekomendasi dari para pejabat eselon I terkait perombakan jabatan tersebut.
Menurut dia, proses penunjukan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki jenjang dan mekanisme tersendiri.
“Nah, ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” kata Suahasil.
Ia menambahkan, struktur pejabat di Kementerian Keuangan perlu disusun dengan mempertimbangkan koordinasi lintas unit.
Menurut Suahasil, struktur tersebut diperlukan untuk memperkuat sinergi antara unit-unit eselon I di Kementerian Keuangan.
“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, Kementerian Keuangan akan memastikan koordinasi dan sinergi antarunit dapat berjalan dengan baik.
Dua Dirjen Minta Perombakan Ditunda atau Dibatalkan
Sebelumnya, dua Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian Keuangan meminta agar perombakan pejabat yang dilakukan Purbaya Yudhi Sadewa ditunda atau dibatalkan.
Perombakan tersebut dilakukan pada Kamis (10/9/2026) dan mencakup ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Mayoritas perubahan jabatan menyasar lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Perombakan mencakup sejumlah jenjang jabatan, mulai dari Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga pejabat pada unit organisasi non-eselon Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan terdapat sejumlah nama dalam perombakan yang dinilai tidak mengikuti proses assessment talent management.
“Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” ujar Bimo saat ditemui usai acara International Tax Conference di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026).
Bimo mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan dirinya bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta perombakan ditunda atau dibatalkan.
“Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” kata Bimo.
Pejabat yang Tak Memenuhi Syarat Akan Dikembalikan
Bimo juga menjelaskan bahwa pejabat yang dinilai tidak memenuhi persyaratan dalam proses tersebut akan dibatalkan dari daftar perombakan.
Pejabat tersebut, kata dia, akan dikembalikan ke posisi sebelumnya.
“Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap,” ujar Bimo.
Saat ditanya apakah pejabat tersebut akan kembali ke posisi awal, Bimo menjawab, “Iya.”
Bimo juga membenarkan bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan sikap Suahasil yang ingin terlebih dahulu melihat keputusan pada era Purbaya.
Menurut Bimo, Suahasil berkomitmen menjalankan proses talent management dan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.
“Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya,” terang Bimo.
Suahasil Akan Periksa Proses Pelantikan
Suahasil sendiri belum memastikan apakah perombakan pejabat tersebut akan dibatalkan seluruhnya.
Ia mengatakan perlu melihat terlebih dahulu proses yang telah dilakukan, termasuk mekanisme pelantikan dan landasan keputusan yang digunakan.
Suahasil menyebut proses pelantikan perlu dilihat dari sisi tata kelola.
“Kita nanti melihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid,” ujar Suahasil.
Sebelumnya, setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026), Suahasil juga menyatakan akan memeriksa Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar perombakan pejabat.
“Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” kata Suahasil.
Dengan demikian, keputusan mengenai nasib perombakan pejabat Kementerian Keuangan tersebut masih menunggu hasil pembahasan internal dan pemeriksaan terhadap proses serta dasar keputusan yang telah dilakukan sebelumnya.
